Bertemu Jokowi, Presiden Korsel dan PM China Sampaikan Minat Investasi di IKN

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menerima kunjungan resmi Presiden Korea Selatan (Korsel) Yoon Suk Yeol dan Perdana Menteri (PM) China Li Qiang di Istana Merdeka Jakarta, Jumat (8/9/2023). Kedua negara itu menyampaikan minat untuk berinvestasi di Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Kedua negara juga membahas IKN, baik Korea maupun PM China. Mereka akan menurunkan tim lebih detail lagi. Jadi baik Korea maupun China mereka sangat berminat sekali," jelas Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (8/9/2023).

Menurut dia, Korea Selatan dan China berminat berinvestasi di sejumlah bidang pembangunan IKN. Bahlil menuturkan bahwa Korea Selatan dan China yang membuka pembahasan terkait investasi di IKN saat bertemu Jokowi.

"Mereka senang sekali, mereka yang malah berminat, itu justru dalam diskusi dengan Bapak Presiden dengan mereka itu idenya bukan dari Bapak Presiden, justru dari PM China maupun Presiden Korea," katanya.

"Lalu Presiden Jokowi menanggapi jadi respons global dalam beberapa negara terkait investasi di IKN positif dan saya optimistis banget," sambung Bahlil.

Bahlil menyampaikan dirinya dan Kepala Badan Otorita IKN Bambang Susantono akan kembali mengunjungi IKN pada bulan September ini. Kunjungan ini dalam rangka groundbreaking pembangunan sejumlah fasilitas di IKN.

"Mudah-mudahan Bapak Presiden ikut melakukan pekerjaan groundbreaking pada pekerjaan hotel, RS, fasilitas umum sehingga target kita di 2024 Agustus itu bisa melakukan upacara 17 Agustus," tuturnya.

Selain investasi, Bahlil menyebut Jokowi juga membahas percepatan pembangunan EV baterai saat bertemu Presiden Korea Selatan. Menurut dia, Jokowi meminta agar masalah impor bahan baku EV baterai diselesaikan.

"Tadi Bapak Presiden sampaikan juga percepatan pembangunan EV baterai kedua bagaimana proses investasi yang sudah ada di sini. Mereka meminta ada perhatian tentang impor bahan baku dan beberapa impor yang menjadi kendala. Tadi arahan presiden jelas untuk kita melakukan percepatan dan menyelesaikan," ujar Bahlil.